new.png

Reformasi Birokrasi

page

Reformasi Birokrasi

Berisi informasi tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Survei

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Info Perkara

Laporan Kinerja

Area IV - Penguatan Akuntabilitas

on .

Penguatan Akuntabilitas (Evidence PN Tjb ) (klik link untuk redirect ke drive)

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada satuan kerja.
Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
1. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator:


i) Keterlibatan pimpinan
Dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan dokumen perencanaan strategis satuan kerja dengan memperhatikan sumber daya
yang dimiliki, strategi pencapaian serta ukuran keberhasilan harus melibatkan pimpinan satker.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
1. Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.
2. Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran.
3. Dokumen Perjanjian Kinerja.

ii) Pengelolaan akuntabilitas kinerja
Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, dengan pencapaian program yang diharapkan sebagai berikut:
1. Satuan kerja telah memiliki dokumen perencanaan.
2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja telah memiliki kriteria spesifik.
4. Satuan kerja telah menyusun laporan tentang kinerja.
5. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
6. Satuan kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
7. Satuan kerja memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana kerja Tahunan (RKT), serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja).
8. Membuat turunan PK yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat).
9. Membuat turunan PK yang mendukung kegiatan anti korupsi (SK pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), dan penanganan
pengaduan masyarakat).

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
1. Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.
2. Dokumen pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan dipimpin oleh kepala satuan kerja.
3. Dokumen Renstra, RKT serta PK.
4. Dokumen turunan PK yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta
mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, dan penanganan pengaduan masyarakat).
5. Dokumen IKU dan Review IKU yang mendukung peningkatan pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, SUPER! (Siap Melayani, Unggul, Profesional, Efisien, dan Religius)

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Hak Anak

Pojok Bermain dan Pojok Baca Anak

E-BERPADU

Eraterang

L. Publik

L. Disabilitas

ECOURT

Permohonan

Profil PTSP